Dari lowongan tersebut, dibutuhkan para tenaga pendidik dan medis yang masih mendominasi kebutuhan dan tenaga pengawas yang akan ditempatkan di  beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Kepala Bidang Pengembangan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi, Mulyadi, mengatakan SKPD yang membutuhkan tenaga pengawas adalah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
"Tenaga pengawas di Dinas Tenaga Kerja juga akan ditambah," ucap Mulyadi, Senin (3/12).
Diakui Mulyadi, tenaga pengawas di beberapa SKPD masih minim. Berdasarkan data yang dimiliki hingga saat ini pemerintah daerah hanya  memiliki 417 tenaga pengawas untuk di segala bidang.
Diketahui tenaga pengawas untuk guru SD lebih besar jumlahnya yakni sebanyak 327 orang. Sedangkan tenaga pengawas paling sedikit berada di bidang pertanian yang hanya berjumlah satu orang.
Tenaga pengawas yang akan dibutuhkan untuk tahun depan, kata Mulyadi, lebih mendominasi dari lulusan sarjana teknik. Nantinya, PNS tersebut akan ditempatkan sebagai tenaga pengawas bangunan untuk Dinas Tata Ruang dan Pemukiman sebanyak 21 orang.
Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Bekasi, Sutisno mengatakan pemerintah daerah sudah mengajukan kebutuhan pegawai ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk tahun depan. Jumlah kebutuhan pegawai yang diajukan yakni sebanyak 9.600 orang.
"Idealnya segitu, tapi tidak mungkin semuanya dikabulkan, karena disesuaikan dengan dinas masing-masing dan kemampuan anggaran daerah," ungkap Sutisno.
Proses penerimaan pegawai baru pada tahun depan, lanjut Sutisno, diperkirakan akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Seleksi calon pegawai, kata dia, akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau Badan Kepegawaian Negara.