Kamis, Desember 27, 2012

Ada Honorer Siluman, Ratusan Honorer K1 Menangis

CPNS Zone - Ratusan massa yang mengaku sebagai pegawai honorer K1, Rabu (26/12) pagi, menggelar demontrasi di kantor DPRK Aceh Barat sambil menangis.

Mereka mendesak dewan untuk membatalkan temuan 60 kejanggalan (honorer siluman) temuan pasus beberapa waktu lalu. Pasalnya, temuan tersebut dianggap mempersulit proses pengangkatan status mereka menjadi PNS.

“Kami datang ke DPRK untuk meminta anggota Pansus honorer K1 agar mencabut rekomendasi temuan mereka. Dan mengeluarkan peryataan tidak terjadi masalah terhadap verifikasi pendataan 386 honorer K1 di Aceh Barat,” pinta koordinator aksi, Karman (40), guru kontrak SMK Negeri Kaway XVI, kepada media ini, kemarin (26/12), saat di halaman DPRK setempat.

Diutarakan kalangan demontrasi, kedatangan mereka ke gedung DPRK setempat, sebagai bentuk komplen dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan Pansus honorer K1 dengan adanya temuan kejanggalan terhadap 60 honorer yang lewat kriteria sebagai status honorer K1.

Hasil pantauan Rakyat Aceh (Grup JPNN), sebelum menyuarakan keluhan mereka, kalangan honorer yang mengabdi di sejumlah instansi Pemerintahan Aceh Barat itu, melakukan panjatan doa dan yasinan di halaman DPRK setempat.

Dengan tegas, mereka meminta kalangan DPRK untuk empati terhadap nasib mereka yang telah mengabdi sejak tahun 2004 lalu, sampai sekarang. Sebagian besar pendemo juga terlihat meneteskan air matanya saat menyuarakan aspirasinya di halaman DPRK Aceh Barat.

”Kami anak bangsa yang telah mengabdi sebagai ujung tombak dalam menjalankan proses roda Pemerintahan. Jangan ada sentiment politik antar pimpinan, hingga kalangan DPRK mau mengkorbankan kami dengan rekomendasi Pansus honor siluman mereka,” ujar ratusan pendemo sambil meneteskan air mata

Pendemo juga mengancam, sebelum rekomendasi 60 status honorer K1 dicabut, mereka akan tetap berdiam di gedung DPRK.

Selain itu, tambah Karman, mereka mendesak bagian kepegawaian Pemerintahan Aceh Barat untuk membatalkan hasil pengumuman 101 honorer K1 yang dianggap telah lulus, dari jumlah keseluruhan honorer K1 di Aceh Barat 386 orang.

“DPRK harus mengeluarkan rekomendasi ulang dengan peryataan tidak adanya masalah terhadap 386 honorer K1 di Aceh Barat, karena kami memang syah dan layak menjadi PNS, usai dilakukan verifikasi beberapa waktulalu,” jelasnya.

Sementara saat itu, kalangan DPRK Aceh Barat, tidak berada di ruang kerjanya, karena sedang melakukan aktivitas doa bersama di kuburan massal Ujung Karang, Meulaboh. (den/ria)

Jumat, Desember 21, 2012

Kebijakan Down Sizing Penerimaan CPNS Tetap Berlaku

CPNS Zone - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar menegaskan, kebijakan down sizing (pengurangan jumlah) PNS dalam rekrutmen CPNS akan tetap dilaksanakan. Meskipun pemerintah belum memutuskan, apakah moratorium CPNS yang akan berakhir 31 Desember 2012 akan dilanjutkan atau tidak pada 2013.

"Penerimaan pegawai berkisar antara 50 – 60 persen dari jumlah pegawai yang pensiun," ujar Azwar pada Rapat Koordinasi Penyerahan Penetapan Formasi Tenaga Honorer Kategori 1 (K1), di Jakarta, Rabu (19/12).

Azwar menekankan agar rekruitmen CPNS yang selama ini banyak diwarnai dengan KKN, segera ditinggalkan. Melalui analisa jabatan, sistem rekruitmen secara elektronik, testing dengan sistem elektronik merupakan langkha-langkah yang diharapkan bisa menghilangkan praktek-praktek KKN.

Dikatakan, selama ini para pelaku KKN seperti dininabobokan dengan iming-iming sejumlah uang yang diterimanya, tanpa berpikir bahwa semua itu telah merusak mental anak bangsa. Betapa tidak, anak-anak tidak percaya lagi dengan ujian, tidak percaya dengan testing.

Mereka berprinsip bahwa untuk jadi PNS bisa menitip kepada saudaranya. "Ini benar-benar telah merusak mental anak bangsa Indonesia. Ini harus kita akhiri," tandas Menteri.

Hal itu, ujarnya, bukan saja dalam penerimaan CPNS melalui jalur pelamar umum, tetapi juga jalur honorer, yang telah cukup lama menyandera manajemen kepegawaian di tanah air.

Adanya tenaga honorer tertinggal atau tercecer, merupakan bukti bahwa di balik semua itu sebenarnya telah terjadi praktek-praktek tidak terpuji, terutama KKN. Ekses dari praktek KKN itu adalah banyaknya PNS yang kompetensinya rendah, yang dibutuhkan tidak ada, sementara yang ada tidak dibutuhkan.

Dalam hal ini, Menpan RB menekankan pentingnya pendidikan bagi pegawai yang sudah ada. "Saya minta kepada pemda untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun. Namun, pemda juga agar memangkas anggaran pegawai menjadi sekitar 40 persen dari APBD."

Dalam keterangan kepada wartawan di Media Center Kementerian PAN dan RB, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno mengatakan, pihaknya secara resmi menyerahkan formasi untuk 49 ribu lebih tenaga honorer kategori 1 (K1). Formasi tersebut diberikan kepada 29 instansi pemerintah pusat dan 400 pemerintah daerah. untuk diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012.

Namun jumlah itu belum mencakup seluruh tenaga honorer, karena masih ada sekitar 21 ribu tenaga honorer K1 yang masih diverifikasi serta validasi oleh BKN dan BPKP. Mereka tersebar di 32 kabupaten/kota, serta 15 kabupaten/kota yang jumlah honorernya masing-masing lebih dari 500 orang. (A-78/A-89)***

Sumber : Pikiran Rakyat

Tahun 2013, Sijunjung Tak Terima CPNS Umum

CPNS Zone - Pada 2013 nanti, Pemkab Sijunjung tidak akan menerima CPNS dari jalur umum. Hal tersebut sesuai dengan PP 56 tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Maka hanya sebanyak 665 tenaga honorer yang terdapat di Sijunjung, yang akan mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 nanti.

“Untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, harus dilakukan seleksi yang telah ditetapkan,” ungkap Kepala Badan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sijunjung, Yunanto Masri, Senin (10/12) yang tidak menyebutkan kepastian kapan seleksi tersebut.

Dikatakan, saat ini terdapat sekitar 665 orang tenaga honorer kategori 2. Yang terdapat di beberapa bagian, diantaranya sebagai tenaga administrasi, kesehatan dan guru.

Untuk pengangkatan tenaga Honorer tersebut menjadi CPNS, menurut Kepala BKD Sijunjung itu, telal itu telah diatur oleh PP No 56 Tahun 2012. Yang mana mereka harus melalui seleksi, sesuai dengan pelaksanaan penyeleksian CPNS yang telah dilaksanakan selama ini.

Sementara untuk tahun 2013, penerimaan CPNS dari pelamar umum, Pemkab Sijunjung juga belum mendapatkan kuota dari pusat. Hal itu, akibat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sijunjung minim, yang hanya Rp 600 miliar lebih sementara lebih dari 50 persennya habis untuk belanja pegawai.

Sesuai dengan PP tersebut, bagi daerah APBD-nya lebih dari 50 persen untuk belanja pegawai. Maka kuotanya penerimaan CPNS belum dapat dilakukan. Dengan arti kata, MoU tiga menteri tersebut tetap berlanjut.

“Kita tetap berpedoman pada MoU tiga Menteri yang mengatakan, bahwa jika APBD suatu daerah lebih dari 50 persen belanja pegawai menurut jumlah APBD, maka kuota penerimaan CPNS tidak dapat dilakukan,” ulas Yunanto Masri ketika menjadi pemimpin upacara di depan gedung bupati kemarin. (mg19/rpg)

Sumber : Posmetro Padang

Rabu, Desember 05, 2012

Penerimaan CPNS Pemko Pekanbaru 2013

logo pemko pekanbaru
Pemko Pekanbaru
CPNS Zone - Jika tahun ini Pemko Pekanbaru memastikan tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tahun 2013, Pemko akan melakukan penerimaan. 

Pasalnya, sebanyak lebih kurang 220 PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru sudah memasuki usia pensiun. 

Untuk menutupi kekurangan pegawai akibat pensiun tersebut, direncanakan tahun 2013 Pemko akan membuka penerimaan CPNS.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, Drs H Hermanius MM kepada Riau Pos, Selasa (4/12) di ruang kerjanya.

Namun kapan kepastian penerimaan itu akan dilaksanakan, Hermanius menyebutkan, sejauh ini pihaknya masih menunggu ketetapan disahkannya APBD 2013 Kota Pekanbaru, guna memastikan besaran belanja publik. Minimal katanya belanja pegawai itu harus 50 persen banding 50 persen. 

‘’Kalau belanja pegawai masih di atas 50 persen, seperti pada tahun 2012, di mana belanja pegawai 57 persen, maka jatah penerimaan CPNS untuk Kota Pekanbaru tetap  akan ditutup. Karena menurut ketentuan pusat, bagi daerah yang belanja pegawainya lebih besar dibanding belanja publik, maka tidak bisa mengusulkan penerimaan CPNS,’’ ungkapnya.

Hermanius menambahkan, berdasarkan data BKD Kota Pekanbaru, dari Januari sampai akhir Desember 2012 ini ada sekitar 220 PNS Pemko yang memasuki pensiun. 

Jumlah ini katanya akanterus bertambah di tahun 2013 mendatang, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan.

‘’Kita memperkirakan jika usulan penerimaan CPNS Pemko Pekanbaru dikabulkan pusat,  Pemko akan mengajukan penerimaan untuk 250-300 CPNS. Namun jika mengacu pada hasil analisa jabatan dan beban kerja yang dilakukan BKD, keperluan pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru sampai tahun 2016 mendatang mencapai 2.000 orang lebih,’’ pungkasnya.(yls)

Sumber : Riaupos.co

Lowongan CPNS Bekasi 2013

CPNS Zone - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada awal 2013. "Untuk memenuhi kebutuhan pegawai," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi Sutisno di Cikarang, Selasa (4/12).

Menurut dia, jumlah lowongan yang ditawarkan kepada masyarakat tergantung pada persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Kebutuhan pegawai saat ini bisa mencapai 9.600 orang. Namun, tidak mungkin akan dikabulkan semua oleh BKN," kata Sutisno.

Menurut dia, penempatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di dinas masing-masing dan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Proses penerimaan pegawai baru pada 2013 diperkirakan berbeda dengan tahun sebelumnya.

Seleksi calon pegawai, kata dia, akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau BKN. "Kita sudah ajukan kebutuhan pegawai ke BKN. Nanti tergantung BKN berapa yang disetujui," ujarnya.

Sutisno mengatakan, beberapa tenaga yang dibutuhkan adalah pendidik atau guru, tenaga medis seperti perawat dan dokter yang akan ditempatkan di seluruh Puskesmas, tenaga pengawas pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), tenaga pengawas bangunan untuk Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.

"Secepat mungkin jika sudah disetujui oleh BKN, akan segera dibuatkan pengumumannya dan disebar luaskan kepada masyarakat. Pemkab Bekasi memprioritaskan SDM dari Kabupaten Bekasi," ujarnya.(Ant/ICH)

Sumber : metrotvnews.com
 

Komentar

Asal Pengunjung