CPNS Zone - Pengembalian wewenang seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke daerah dinilai rawan memunculkan lagi praktik-praktik KKN.
Menurut anggota Komisi II DPR Salim Mengga, pelaksanaan sistem rekrutmen CPNS yang dilakukan pemerintah pusat saat ini sudah berjalan baik dan sukses. "Pengadaan seleksi CPNS sudah sangat ketat dan murni sehingga jika kembali diserahkan kepada daerah, tentunya hal itu sangat disayangkan," katanya di Jakarta, Senin (3/12).
Selain itu, menurut dia, berdasarkan pantauan di lapangan menunjukkan pemerintah daerah tidak keberatan jika proses seleksi CPNS dilakukan pemerintah pusat.
Pendapat senada juga disampaikan anggota Komisi II DPR lainnya, M Gamari Sutrisno. Dia mengkhawatirkan membuka kembali kemungkinan terjadinya KKN dalam proses seleksi CPNS jika wewenang diserahkan kembali ke daerah.
Dia menilai, strategi yang dilakukan pemerintah dalam sistem seleksi CPNS saat ini sudah tepat. Dengan demikian, rencana pelimpahan kembali ke daerah itu dikhawatirkan hanya akan mengembalikan terjadinya manupulasi atau kecurangan dalam proses seleksi.
"Sistem yang diberlakukan pemerintah sekarang ini sudah bagus sehingga tidak perlu dikembalikan ke daerah. Nanti apabila dilimpahkan ke daerah malah muncul kecurangan-kecurangan seperti sebelumnya," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar me-ngatakan, pemerintah pusat berencana mengembalikan proses seleksi CPNS menjadi wewenang daerah. Hal ini berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hanya bertindak sebagai perumus kebijakan.
"Fungsi Kemenpan-RB hanya sebagai pembuat kebijakan, bukan pelaksana teknis. Sedangkan pelaksanaannya itu berada pada instansi pusat dan daerah," katanya.
Menurut Azwar, walaupun nantinya wewenang pelaksanaan seleksi itu diserahkan ke pihak daerah, tetapi pemerintah pusat masih tetap melakukan pengawasan.
Dalam hal ini, penyusunan soal-soal ujian seleksi tetap berada dibawah kewenangan konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN).
"Modelnya itu masih akan tetap sama seperti yang dilakukan tahun ini. Pihak daerah hanya tinggal melaksanakan. Setidaknya pemerintah pusat sudah memberikan contohnya pada tahun ini. Kita menunggu keseriusan daerah untuk melaksanakan seleksi CPNS yang bebas KKN," ujarnya.
Saat ini, kata Azwar, pemerintah masih menyusun draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai sistem rekrutmen CPNS sebagai penguatan Peraturan Menpan-RB (Permenpan) tentang kebijakan pengadaan CPNS 2012. Dengan demikian, diharapkan mampu menciptakan seleksi PNS yang objektif, transparan, berbasis kompetensi, kompetitif, dan bebas dari KKN pada masa mendatang. (Tri Handayani)
Sumber : suarakarya-online.com
0 Comments
