Test CPNS dilaksanakan Agustus 2012

CPNS Zone - Pemerintah kembali membuka seleksi calon pengawai negeri sipil (CPNS). Kali ini untuk pelamar umum.

Izin prinsip kuota formasi CPNS baru yang diusulkan instansi pusat dan daerah sudah disahkan. Pendaftaran dilakukan Juli, sedangkan tes dihelat pada pekan ketiga Agustus.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyetujui izin prinsip kuota formasi. Izin prinsip tersebut ditetapkan untuk 17 instansi Pemkab/Pemko, 3 instansi Pemprov, dan 22 instansi pusat.

Kuota CPNS baru dari pelamar umum yang sudah ditetapkan untuk instansi daerah adalah 1.904 kursi. Sedangkan untuk instansi pusat adalah 11.733 kursi.

Selain itu juga ada kuota CPNS baru untuk seleksi ulangan di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, sebanyak 236 kursi. Jadi, total ada 13.873 kuota.

Eko menegaskan, pengalokasian kuota ini tidak main-main. Kuota ini didistribusikan untuk fomasi tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya seperti sipir penjaga tahanan.

Selain itu, di instansi pusat juga dialokasikan untuk mengisi pos CPNS ikatan dinas. Posisi atau pos pekerjaan ini terbebas dari kebijakan moratorium CPNS baru. Kemen PAN-RB bersama konsorsium 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai membuka pendaftaran CPNS baru formasi pelamar umum.

‘’Rincian teknis akan kami rapatkan besok (hari ini, red),’’ papar Eko. Di antara yang akan dirembuk dengan konsorsium ini adalah teknis pembuatan soal ujian, pengadaan soal, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan, pemeriksaan naskah jawaban, hingga pengumuman.

Hasil pengumuman CPNS tahun ini diambil alih oleh panitia pusat. Yakni, Kemen PAN-RB dan konsorsium 10 PTN. Cara ini merubah sistem lama di mana pengumuman diserahkan ke setiap instansi pusat maupun daerah. Sistem lama ini cenderung rawan manipulasi karena instansi berpeluang merubah ketetapan hasil ujian.

Eko mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur iming-iming calo. Meski sudah membayar ratusan juta rupiah kepada calo atau pejabat, jika nilai ujiannya rendah, tetap dinyatakan gugur. Pemerintah juga akan menggandeng sejumlah LSM (lembaga swadaya masyarakat).

Keterlibatan LSM diharapkan mampu menekan kerawanan kolusi. Selama ini banyak dugaan CPNS yang lulus adalah titipan dari kerabat pejabat atau pejabat itu sendiri. Eko juga berharap media massa ikut mengontrol pelaksanaan seleksi CPNS.

Dia mengatakan, seleksi CPNS ini harus berjalan transparan. Pelamar dengan nilai bagus itu yang akan lolos ujian. ‘’Media harus ikut andil mengawasi kerja berat ini. Termasuk JPNN yang ada di mana-mana,’’ katanya.

Sementara itu Badan Kepegawaian Daerah Riau mengaku belum mendapatkan keterangan secara detail mengenai informasi tersebut. Pasalnya, beberapa persiapan untuk proses perekrutan CPNS masih terus dilakukan.

‘’Kita belum dapat informasinya. Yang jelas penyusunan analisa jabatan masih diupayakan secara maksimal. Kalau kita berharap, tahun ini kita diberikan kesempatan untuk perekrutan pegawai, tapi itu semua tergantung pusat,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau, Zaini Ismail.

Sementara itu, Pemkab Siak tengah menyusun Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) dan dijadwalkan akhir Juni ini selesai.

‘’Saat ini Siak masih kekurangan pegawai ditambah jumlah honorer pun tak cukup,’’ kata Kepala BKD Siak, Drs Prawira Rafady. Siak sudah mengalokasikan anggaran penerimaan CPNS tahun ini, namun mengingat Agustus telah ditetapkan sebagai pelaksanaan tes CPNS oleh Kemenpan-RB, BKD Siak menunggu petunjuk teknisnya.

Nasib Honorer Tak Jelas

Para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia pesimis pengangkatan honorer jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bisa tuntas di 2014. Mereka memprediksi masalah yang sama akan muncul lagi ketika terjadi pergantian presiden.

‘’Pasti muncul lagi deh honorer tertinggal, karena sekarang ini di lapangan banyak sekali honorernya,’’ kata Penasehat Forum Honorer, Nurul Yaqin, yang dihubungi, Selasa (12/6).

Menurutnya, pengklasifikasian tenaga honorer tertinggal menjadi dua kelompok yakni kategori satu (K1) dan K2, malah menjadi sumber masalah. Padahal, masih banyak tenaga honorer yang tidak termasuk K1 dan K2.

‘’Kenapa kita dikotak-kotakan begitu. Harusnya kita diperlakukan sama. Kalau seperti ini, apa ada jaminan tidak akan ada lagi payung hukum baru untuk menangani masalah honorer. Sebab, masih banyak honorer yang tidak terakomodir,’’ terangnya.

Dia mencontohkan kasus honorer di Jawa Tengah. Sebanyak 1000-an honorer teranulir yang belum terselesaikan masalahnya. ‘’Mereka itu sudah dites dan diumumkan lulus tes. Tapi kemudian tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh pemerintah. Nah ini mereka mau diapain, masa hanya K1 dan K2 yang diurusin pemerintah,’’ ungkapnya.

Nurul mengakui, honorer menjadi objek politik dan proyek bagi kalangan tertentu. Karena itu, bila pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini dengan tuntas, bukan tidak mungkin ketika pergantian tampuk pemerintahan, masalah honorer akan mencuat lagi.

‘’Sudah pasti honorer teranulir akan minta diangkat lagi saat presiden baru. Begitu seterusnya karena pemerintah kita tidak tegas dalam menerapkan aturan,’’ pungkasnya.(wan/ca/rio/ila)