Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) merekrut 125 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012.
Angka tersebut diperoleh dari jumlah pejabat yang pensiun hingga akhir tahun 2011.
‘’Tahun ini, kita akan merekrut 125 ribu CPNS. Setengahnya akan direkrut dalam seleksi CPNS secara reguler, sedangkan sisanya berasal dari tenaga honorer kategori satu (K1) yang juga akan diangkat menjadi CPNS,’’ tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar disela-sela menghadiri rapat koordinasi reformasi birokrasi di Hotel Labersa Pekanbaru kepada Riau Pos, Selasa (27/3).
Saat ditanyakan mengenai jumlahnya secara rinci, politisi dari PAN ini mengatakan, pihaknya sudah memperhitungkan presentase perekrutan secara sistematis.
Di mana untuk CPNS yang diterima dari seleksi reguler sebesar 70 persen dari daerah dan 30 persen untuk instansi di pusat.
Hanya saja, dia masih menyayangkan, karena sampai saat ini belum ada daerah yang mengajukan formasi CPNS untuk tahun 2012 ini. Padahal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan deadline hingga bulan Juni mendatang.
‘’Dari sekarang formasi sudah bisa diajukan. Hanya saja, kita mengharapkan analisa jabatan yang merupakan salah satu syarat pengajuan formasi harus terlebih dahulu dilengkapi. Masih ada dua bulan lagi, untuk melengkapi dan menyusun formasi tersebut,’’ ujar pria yang menegaskan sistem perekrutan CPNS tahun 2012 akan diperketat.
Dengan kondisi itu, dia mengharapkan waktu yang ada dapat dioptimalkan untuk menyusun analisa jabatan.
‘’Memang ada sedikit masalah, karena pemerintah daerah tidak semuanya punya analisa jabatan. Makanya kita instruksikan untuk menggesa analisa jabatan itu. Target kita, semua daerah sudah punya analisa jabatan ditahun 2012 ini. Pokoknya kita bantulah, biar ada peta jabatannya,’’ papar Azwar yang memastikan perekrutan CPNS tahun 2012 akan diperketat.
Lebih jauh saat disinggung mengenai kuota formasi CPNS untuk Riau dan daerah lainnya, dia memastikan pihak Kemenpan-RB tidak memberikan kuota khusus. Pasalnya formasi diberikan berdasarkan usulan yang diajukan dari daerah.
‘’Formasi diberikan kepada daerah yang meminta, berdasarkan peta jabatan, peta kebutuhan. Butuhnya apa, oh guru, gurunya apa. Guru sejarah, guru matematika di mana, harus begitu. Dokter di mana, jelaskan. Baru kita berikan formasinya,’’ ulas Azwar lagi.
Dia menambahkan, untuk proses perekrutan CPNS secara reguler, dia telah berkoordinasi dengan 10 perguruan tinggi. Ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif dalam seleksi aparatur pemerintah pasca moratorium tahun 2011 lalu.
Ke depannya, Azwar menilai sistem seleksi dengan menerapkan sistem elektronik juga dapat dilaksanakan. Di mana, usai melakukan ujian, peserta CPNS dapat langsung mengetahui nilai dan standarisasi kelulusannya. Ini dinilai dapat menekan angka kecurangan yang masih menjadi sorotan berbagai pihak.
Hanya saja, dia belum dapat memastikan, kapan rencana itu dapat direalisasikan. Pasalnya, banyak persiapan yang harus dilakukan untuk penerapan sistem seleksi CPNS dengan sistem elektronik tersebut.
Azwar menilai, pasca moratorium CPNS tahun 2011 lalu, Kemenpan-RB tidak ingin kecolongan untuk menerima CPNS yang tidak memiliki analisa jabatan dengan jelas.
Pasalnya, jumlah aparatur negara di Indonesia sudah mengalami pembengkakan. Di mana saat ini jumlah pegawai yang terdata mencapai 4.572.113 orang. Kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kualitas kinerja dan produktifitas pegawai yang masih tergolong rendah.
Untuk perekrutan CPNS dari jalur honorer, Azwar menekankan bahwa penerimaan CPNS dari honorer hanya untuk Kategori 1 yang sempat tercecer pada pengangkatan CPNS beberapa waktu lalu.
Untuk pengangkatan ini, pihaknya juga melakukan pengawasan yang ekstra ketat. Dengan mewajibkan instansi terkait agar mengumumkan nama-nama honorer yang masuk K1 tersebut ke publik.
Pemprov Masih Susun Anjab
Terkait deadline yang diberikan Kemenpan-RB, Pemerintah Provinsi Riau optimis dapat menyelesaikan penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai pada batas waktu yang ditentukan. Bahkan, Badan Kepegawaian Daerah Riau berupaya untuk menggesa pengajuan formasi CPNS, jika analisa jabatan (Anjab) sudah rampung.
‘’Saat ini kita masih menyusun Anjab, sehingga gambaran formasi CPNS belum diketahui. Yang pasti, kita berupaya, agar tahun ini perekrutan CPNS dapat dilakukan,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail kepada Riau Pos, Selasa (27/3).
Zaini menambahkan, salah satu kendala yang dialami adalah sistematika dalam penyusunan analisa jabatan. Pasalnya, seluruh satker di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan pengkajian analisa jabatan untuk melihat keperluan pegawai yang diusulkan.
Sedangkan tahapan yang harus dilalui untuk penyusunan analisa jabatan antara lain, analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis peta jabatan, dan prediksi untuk lima tahun ke depan.
Saat ditanyakan mengenai laporan hasil analisa jabatan dari kabupaten kota se Riau, dia mengaku belum mendapatkan laporannya. Pasalnya, saat ini seluruh daerah sedang melakukan pengkajian itu. Diprediksi, pertengahan bulan mendatang semua rampung, sehingga formasi CPNS dapat diusulkan.
Disinggung mengenai pengangkatan tenaga honorer kategori I (K1) menjadi CPNS yang harus diumumkan ke publik, Zaini mengatakan hal tersebut penting untuk menerapkan sistem transparansi. Itu akan dilakukan, jika merupakan instruksi pemerintah pusat.
‘’Kalau kita diperintahkan untuk mengumumkan, maka akan kita umumkan,’’ imbuh pria yang sering menggunakan kacamata itu.(ila)
0 Comments
